CARA VERVAL NRG BAGI GURU YANG BERSERTIFIKASI PRIODE TAHUN 2015

NRG

Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore rekan-rekan Guru semua, kali ini www.infokeguruan.com akan share bagaimana cara Verval NRG Bagi Guru Bersertifikat Pendidikan, Bagaiaman caranya ……………? Yuk kita baca bapak dan ibu guru semua semua.

Semua guru yang telah sertifikasi memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG). Para guru tersebut wajib melakukan verifikasi dan validasi (Verval) NRG melalui layanan PADAMU NEGERI. Apabila tidak melakukan verval atau registrasi ulang NRG maka NRG yang sebelumnya sudah diterbitkan dianggap tidak valid.

Sesuai dengan surat edaran dari BPSDMPK PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perihal “Agenda Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan Periode Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015″, verval NRG bagi guru bersertifikat pendidik ini akan dilaksanakan mulai 1 Februari 2015 s/d 30 Juni 2015.

Proses Verval NRG dengan cara, guru login ke akun PADAMU NEGERI. Silahkan Lihat Informasi Cara Verval NRG Bagi Guru yang Bersertifikasi Priode Tahun 2015 DISINI

JADWAL LENGKAP SERTIFIKASI TAHUN 2015

Salam Hangat dari Website www.infokeguruan.com  kali ini saya akan menginformasikan Jadwal Lengkap Kegiatan Sertifikasi Guru Tahun 2015 Silahkan bapak dan ibu guru baca dibawah. Proses sertifikasi Guru 2015 sudah mulai berjalan. Diawali dengan sosialisasi terkait PPGJ 2015 ke dinas kabupaten kota. Di media media online pun sudah banyak tersebar berita mengenai informasi sertifikasi guru 2015 ini. Namun masih ada saja guru yang belum tahu pasti mengenai kapan pelaksanaan dan proses apa saja yang dilalui dalam sergur 2015.

Jadwal lengkap proses sergur 2015 kapan waktu Kegiatan dan pelaksanaan Sertifikasi Guru 2015 sertifikasi guru 2015. Silahkan Klik DI SINI Untuk Melihat Jadwal Lengkapnya ….

MEKANISME PEMBAYARAN SERTIFIKASI GURU 2015

Assalamu’alaikum Wr. Wb. selamat sore kali ini infokeguruan.com akan memberikan informasi tentang Mekanisme Pembayaran Sertifikasi Guru Tahun 2015. Berdasarkan informasi yang dirilis P2TKDikdas pada tanggal 16 Januari 2015 terkait beredarnya berita tentang terjadinya perubahan mekanisme persyaratan, pemberian dan pembayaran tunjangan profesi yang isunya melekat pada gaji, maka dengan ini diinformasikan bahwa sampai saat ini regulasi terkait dengan isu tersebut belum ada, sehingga dapat dipastikan tidak ada perubahan pada mekanisme persyaratan, pemberian dan pembayaran tunjangan profesi pada tahun 2015.

Sebenarnya Penyaluran Tunjangan Profesi Guru atau tunjangan sertifikasi guru tahun 2015 sudah diatur dalam PMK Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangi Bambang P.S. Brodjonegoro selaku Menteri Keuangan  dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna L Laoly  pada tanggal 24 Desember 2014.

Berdasarkan pasal 21 ayat 1 PMK Nomor 241/PMK.07/2014 Lanjutkan Untuk Membaca Informasi ini KLIK DISINI ….

TUNJANGAN PROFESI MASUK DALAM GAJI

Assalamu’alaikum Wr. Wb. pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi tentang Tunjangan Profesi Masuk dalam Gaji yang pertama kali di poskan oleh Pak Nazarudin Kompeten Semoga tidak ada yang salah mengerti dengan judul diatas. Judul diatas bukanlah sebuah pernyataan akan tetapi itu adalah sebuah pertanyaan,.

Apakah tunjangan profesi pembayarannya akan di satukan dengan gaji ……… ??? Kalau semisalnya jawabannya adalah “Ya”…………….. !!!!

Bagaimana dengan yang bukan PNS …….? Apakah pemerintah tidak lagi membayar tunjangan profesinya lagi karena gajinya bukan dari APBD atau APBN ……………???

Lalu bagaimana dengan amanat PP 74 tahun 2008 yang mewajibkan guru untuk mengajar minimal 24 jam per minggu,…..?? “Berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2008, persyaratan yang harus dipenuhi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi di antaranya memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) oleh departemen, memenuhi beban kerja sebagai guru, berusia paling tinggi 60 tahun, dan tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi lain selain satuan pendidikan tempat bertugas” itu tulis dari FBnya kementerian pendidikan dan kebudayaan pada Bulan Maret 2014, Coba Lihat disini ( KLIK DI SINI ….. )

Saya Ambilkan bahasan tentang PP 74 yang di tulis oleh Akmad Sudrajat pada Tahun 2009, Silahkan Lihat DI SINI …………

Kerangka dari Peraturan Pemerintah ini terdiri 9 Bab 68 Pasal. Berikut ini disajikan beberapa hal-hal yang dianggap penting tentang isi peraturan  ini.

Bab I Ketentuan UmumGuru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Bab II Kompetensi dan Sertifikasi. Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  Kompetensi Guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi

Bab III Hak. Guru yang memenuhi persyaratan berhak mendapat satu tunjangan profesi. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan tetap diberi tunjangan profesi Guru apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik

Bab IV Beban Kerja. Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok: (a) merencanakan pembelajaran; (b) melaksanakan pembelajaran; (c) menilai hasil pembelajaran; (d) membimbing dan melatih peserta didik; dan (e) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

Bab V Wajib Kerja dan Pola Ikatan Dinas. Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Guru di Daerah Khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah. 

Bab VI Pengangkatan, Penempatan, dan Pemindahan. Pengangkatan dan penempatan Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural   kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan.

Bab VII Sanksi. Guru yang tidak dapat memenuhi Kualifikasi Akademik, kompetensi, dan Sertifikat Pendidik kehilangan hak untuk mendapat tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.  Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajaran 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan tidak mendapat pengecualian  dari Menteri dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.

Bab VIII Ketentuan Peralihan. Guru Dalam Jabatan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan. Pengawas satuan pendidikan selain Guru yang diangkat
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberi kesempatan dalam waktu 5 (lima) tahun untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.

Bab IV Ketentuan Penutup, dan Penjelasan. 

Selengkapnya isi dari Peraturan Pemerintah tersebut dapat dilihat dalam tautan berikut ini :KLIK DI SINI

Sebagai seorang guru ada baiknya kita mulai membaca, menelaah dan memahami apa isi dan maksud dari PP 74 tersebut, sehingga kita bisa tahu mana  yang menjadi hak kita dan mana yang menjadi kewajiban kita.

Jika pembayaran tunjangan profesi disatukan dengan gaji bagaimana cara memvalidasi datanya, kalau ada guru yang tidak bisa memenuhi 24 jam sesuai dengan amanat PP 74 apakah guru harus mengembalikan ?? bagaimana kalau uangnya sudah digunakan, apakah guru harus menggadaikan sertifikatnya ke Bank,..??

BAB IV

BEBAN KERJA

Pasal 52

(1) Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok:

  • Merencanakan pembelajaran;
  • Melaksanakan pembelajaran;
  • Menilai hasil pembelajaran;
  • Membimbing dan melatih peserta didik; dan
  • Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

(2) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(3) Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap

muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap.”beban mengajar 24 jam bukanlah pengakuan tetapi dibuktikan dengan fakta lapangan. Dengan apa fakta lapangan didapat ………..???… Dapodik sudah melakukan itu,..

Silahkan Baca juga informasi dari P2TK Kemdikbud Mekanisme Pembayaran KLIK DI SINI

Demikian informasi dari infokeguruan.com yang di ambil informasi tersebut dari Blognya Pak Nazarudin Kompeten. Sekian dan Terimakasih

Semoga Banfaat.

Sumber : http://nazarukompetan.blogspot.com/

Mekanisme Seleksi Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2015 Melalui Sinkronisasi Aplikasi Dapodik

Salam Hangat dari Webite www.infokeguruan.com Alifah Azzahra | Assalamualaikum Wr. Wb. ……. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikdas No. 5086/C/MI/2014 tanggal 17 November 2014 tentang Pemanfaatan Data Dapodik Untuk BSM / PIP yang ditujukan kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia bahwasannya, mulai Tahun 2015 program Bantuan Siswa Miskin (BSM) akan dilanjutkan dengan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberlakukan secara nasional. Mekanisme seleksi siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) akan dilakukan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Sehubungan dengan hal tersebut, sekolah-sekolah agar mendata dan mengisi data siswa dari orang tuanya pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sesuai dengan formulir yang tersedia di aplikasi Dapodikdas Versi 3.01.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sekolah berkaitan dengan pelaksanaan program penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP), adalah sebagai berikut :

  1. Melakukan identifikasi semua siswa yang orang tuanya pemegang KPS/KKS.
  2. Meminta kepada siswa untuk menyerahkan foto kopi KPS/KKS.
  3. Segera melakukan pemutakhiran data dan pengiriman data siswa melalui mekanisme sinkronisasi data Dapodikdas.

Proses Pemutakhiran data Siswa melalui Aplikasi Dapodik oleh sekolah agar dilakukan selambat-lambatnya tanggal 21 Desember 2014.

Download surat edaran tentang Pemanfaatan Data Dapodik Untuk BSM/PIP 2015 ini silahkan Unduh pada links situs Dirjen Dikdas Kemdikbud.

Delapan arah kebijakan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatkan akses dan kualitas PAUD, pendidikan nonformal dan informal.
  2. Meningkatkan akses. Peningkatan akses ini terutama pada daerah yang memiliki APK kurang dari 75 persen, dan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata.
  3. Meningkatkan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU), termasuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB).
  4. Meningkatkan akses, kualitas, relevansi dan daya saing Perguruan Tinggi, termasuk penyediaan BOPTN, pendirian PTN baru, dan pembangunan akademi komunitas.
  5. Menyediakan, meningkatkan kualifikasi dan profesionalisme, pemerataan distribusi, dan peningkatan kesejahteraan PTK. “Arah kebijakan ke lima sangat penting untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dalam dunia pendidikan,” tutur Mendikbud.
  6. Penuntasan implementasi kurikulum 2013, termasuk pengadaan buku dan pelatihan guru.
  7. Pengembangan, perlindungan, dan pemanfaatan warisan budaya dan bahasa dalam penguatan karakter bangsa serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman bahasa, seni, dan budaya.
  8. Penguatan tata kelola yang berbasis pada kualitas anggaran (performance based budgeting), dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan dan kebudayaan.

Demikian yang dapat saya kutif dari berbagai informasi. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, Sekian dan terima kasih atas kunjungannya. Salam Sejahtera Untuk Para Operator Sekolah

Download Persiapan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PKG)

Salam Hangat dari Blog info Keguruan Alifah Azzahra | admin www.infokeguruan.com akan membagikan tentang Download Persiapan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PKG), kadang kita bertanya-tanya apa sih yang harus kami persiapkan untuk Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PKG), bagi sobat yang ingin mempelajari dan apa saja yang harus dipersiapkan dalam PKG Tahun 2014 ini, silahkan Download Persiapan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PKG) di Bawah Ini :

Semoga Persiapan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PKG) dapat bermanfaat dan dijadikan rujukan sebagai persiapan PKG. Terimakasih

Data Sudah Valid Siap Usul Dan Data Sudah SK Direktorat P2TK Dikdas Per Tanggal 11 Oktober 2014

Salam Hangat dari Blog info Keguruan Alifah Azzahra | Data Sudah Valid Siap Usul Dan Data Sudah SK Direktorat P2TK Dikdas :

Siap SK dan Sudah SK serta Data Belum Valid (Data Masih Edit dan Belum Update Dapodik Silahkan Download Dibawah ini setiap Kabupaten :

DATA SUDAH VALID DAN SUDAH SK
KLIK DISINI…

DATA TIDAK VALID
KLIK DISINI ….

ADMIN ANEKA TUNJANGAN P2TK DIKDAS

SALAM METAL.

Semoga bermanfaat. Terimakasih

PENILAIAN KINERJA GURU (PKG) 2014

Profesi guru perlu dikembangkan secara terus menerus dan proporsional menurut jabatan fungsional guru. Selain itu, agar fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan Penilaian Kinerja Guru (PK GURU) yang menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan.

Secara umum, PK GURU memiliki fungsi utama, yaitu untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Dengan demikian, profil kinerja guru sebagai gambaran kekuatan dan kelemahan guru akan teridentifikasi dan dimaknai sebagai analisis kebutuhan atau audit keterampilan untuk setiap guru, yang dapat dipergunakan sebagai basis untuk merencanakan PKB.

Berikut panduan singkat untuk melakukn PKG :

  1. Login sebagai PTK, Akun Login PTK memiliki peran sebagai Kepsek (Jabatan Tambahan) di Sekolah Induk atau Non Induk.
    login-ptk-3
  2. Masukan ID dan Password Kepala Sekolah
    Login-Kepsek
  3. Pilih Layanan PADAMU PTK.

    PADAMU PTK

  4. Pilih menu PKG Guru.Pilih-PKG_Guru
  5. Akan ditampilkan jendela informasi Status Penilaian Kinerja Guru di sekolah Anda. Kemudian klik tombol Nilai Sekarang.nilai-sekarang
  6. Akan ditampilkan dasbor PKG. dasbord_PKG
  7. Perhatikan status PKG pada gambar beriktu :Status_PKG

Untuk memulai Penilaian, silakan pilih fungsi Guru berikut sesuai jabatan masing-masing :

  1. Klik Penilain Kinerja Guru Kelas / Mata Pelajaran untuk menilai kinerja Guru Kelas/Mapel
  2. Klik Penilaian Kinerja Guru BK untuk menilai kinerja Guru BK
  3. Klik Penilaian Kinerja Guru Tugas Tambahan untuk menilai Guru dengan Tugas Tambahan

Untuk lembar Instrumen Lembar Penilaian Kinerja dapat Anda unduh Di Bawah Ini sesuai dengan kebutuhan Masing-Masing :

  1. INSTRUMEN PK GURU BK – KONSELOR
  2. INSTRUMEN PK GURU KELAS – MATA PELAJARAN
  3. INSTRUMEN PK GURU TUGAS TAMBAHAN – KEPALA LABORATORIUM – BENGKEL
  4. INSTRUMEN PK GURU TUGAS TAMBAHAN – KEPALA PERPUSTAKAAN
  5. INSTRUMEN PK GURU TUGAS TAMBAHAN – KEPALA SEKOLAH
  6. INSTRUMEN PK GURU TUGAS TAMBAHAN – KETUA PROGRAM KEAHLIAN
  7. INSTRUMEN PK GURU TUGAS TAMBAHAN – WAKIL KEPALA SEKOLAH